Buku ini menjelaskan istilah, pengertian, materi muatan, dan sejarah perkembangan Hak Asasi Manusia. Penulis menelusuri gagasan para pendiri bangsa tentang hak asasi manusia melalui perdebatan yang muncul pada pada sidang BPUPKI. Penulis melengkapi ulasan hak asasi manusia dalam konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam buku ini, hak asasi manusia tidak hanya diulas dalam perspektif ba…
Akan ada empat hal yang akan pembaca temui dari manuskrip ini. Pertama, novel Indonesia era reformasi merepresentasikan peran dan identitas laki-laki dan perempuan tradisional, modern, dan postmodern. Kedua, bentuk ideologi gender meliputi ideologi patriarki, ideologi familialisme, ideologi ibuisme, dan ideologi umum yang seksis. Keempat ideologi gender tersebut menciptakan domestikasi posisi d…
In Post-Democracy (Polity, 2004) Colin Crouch argued that behind the façade of strong institutions, democracy in many advanced societies was being hollowed out, its big events becoming empty rituals as power passed increasingly to circles of wealthy business elites and an ever-more isolated political class. Crouch’s provocative argument has in many ways been vindicated by recent events, b…
"Ditulis dari sebuah pengalaman serta disusun dengan idealisme yang bergelora. Karya yang membuat kita lebih yakin betapa panjangnya jalan perubahan sekaligus meyakinkan kita semua untuk tidak pernah putus asa akan kebenaran sebuah perjuangan. Inilah sebuah catatan kritis seorang aktivis yang telah lama malang melintang di dunia pergerakan sosial, pendidikan politik publik dan advokasi kaum ter…
Buku Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum khususnya hukum hak asasi manusia, hukum humaniter, hukum internasional dan hukum nasional. Oleh karena itu, buku ini ditulis terdiri dari 9 Bab yaitu Bab I Hukum; Bab II Negara Hukum; Bab III Hak Asasi Manu…
Perdebatan tentang sistem ekonomi nasional sesuai amanat Konstitusi sudah berlangsung sejak lama, terutama setiap kali terjadi pembahasan kebijakan ekonomi. Relevansi perdebatan itu semakin penting di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang menguat. Tidak sedikit kalangan menilai, pilihan kebijakan ekonomi pragmatis yang diambil lebih dari lima dasawarsa terakhir ini—selain m…
Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah) pada 1999 memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah kabupaten dalam membangun daerahnya. Guna mendukung dan mencapai keberhasilan sistem ini, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan instruksi untuk membentuk wadah kerja sama pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, yaitu Asosiasi Pemerintah Kab…
Disinformasi di era post-truth merupakan ancaman serius bagi terbangunnya demokrasi elektoral yang sehat. Betapa tidak. Di era post-truth emosi dan keyakinan personal lebih penting daripada fakta objektif dalam membangun opini publik, sehingga antara kebohongan dan kebenaran sulit diidentifikasi. Politik post-truth berkembang berkat beragam bentuk disinformasi lewat platform media baru, khus…